Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat mengungkapkan bahwa berkas putusan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, mencapai lebih dari 1.146 halaman. Dengan dokumen yang sangat tebal tersebut, hakim memutuskan hanya membacakan bagian pokok pertimbangan hukum dalam persidangan.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah saat membuka sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (30/6). Sebelum sidang berlanjut, majelis meminta persetujuan dari jaksa penuntut umum maupun tim penasihat hukum agar pembacaan putusan difokuskan pada poin-poin utama mengingat ketebalan dokumen yang telah disusun. Kedua belah pihak menyatakan tidak keberatan dengan mekanisme tersebut.
Perkara ini menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian luas karena berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Dalam persidangan sebelumnya, jaksa telah menyampaikan tuntutan terhadap Nadiem Makarim atas dugaan tindak pidana korupsi yang disebut menimbulkan kerugian negara dalam proyek tersebut. Sidang putusan menjadi tahapan penting untuk menentukan hasil akhir proses hukum yang telah berjalan selama beberapa bulan terakhir.
Majelis hakim menjelaskan bahwa keseluruhan isi putusan tetap menjadi bagian resmi dari perkara meski tidak dibacakan secara lengkap di ruang sidang. Dokumen tersebut memuat uraian fakta persidangan, analisis alat bukti, pertimbangan yuridis, hingga amar putusan yang telah disusun secara komprehensif. Pembacaan secara ringkas merupakan praktik yang lazim dilakukan dalam perkara dengan dokumen putusan yang sangat panjang agar proses persidangan berlangsung lebih efisien tanpa mengurangi substansi putusan.
Sidang putusan ini sekaligus menjadi penutup proses pemeriksaan perkara di tingkat pertama. Setelah amar putusan dibacakan, para pihak memiliki hak untuk menentukan langkah hukum berikutnya sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk menerima putusan atau mengajukan upaya hukum lanjutan. Publik pun menantikan hasil akhir perkara yang sejak awal menjadi sorotan karena menyangkut proyek digitalisasi pendidikan nasional dengan nilai anggaran yang besar.
