PT Pertamina Patra Niaga memperkuat kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi Koperasi Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sekaligus meningkatkan produktivitas sektor perikanan nasional melalui akses energi yang lebih mudah dan merata.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra. Pemerintah menilai ketersediaan energi menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga keberlangsungan aktivitas nelayan, mulai dari operasional kapal hingga distribusi hasil tangkapan.
Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa perusahaan saat ini telah mengoperasikan 416 SPBU Nelayan yang tersebar di berbagai daerah. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari jaringan distribusi energi yang dirancang untuk mempermudah nelayan memperoleh BBM secara legal, aman, dan berkelanjutan. Ke depan, fasilitas tersebut juga akan mendukung operasional koperasi nelayan yang menjadi bagian dari Program Kampung Nelayan Merah Putih.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyatakan energi merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Menurutnya, dukungan terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di kawasan pesisir sekaligus meningkatkan efisiensi biaya operasional nelayan melalui jaminan pasokan BBM.
Kolaborasi tersebut juga melibatkan Kementerian Koperasi sebagai bagian dari penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. Pemerintah berharap sinergi lintas kementerian dan BUMN dapat mempercepat pengembangan koperasi nelayan yang tidak hanya berfungsi sebagai wadah usaha, tetapi juga menjadi pusat distribusi kebutuhan operasional, termasuk penyediaan energi bagi para anggotanya.
Penandatanganan kerja sama berlangsung dalam Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026. Forum tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan. Selain mendukung produktivitas nelayan, kerja sama ini juga diarahkan untuk memperkuat implementasi agenda ekonomi biru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mendukung ketahanan pangan nasional melalui sektor perikanan yang lebih produktif dan berdaya saing.
