Presiden Prabowo Subianto memberikan lampu hijau kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan kajian ulang terhadap besaran anggaran per porsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mekanisme penetapan kelompok penerima manfaat. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Kajian yang akan dilakukan mencakup evaluasi terhadap biaya penyediaan makanan, efisiensi distribusi, serta ketepatan sasaran penerima. Pemerintah menilai penyesuaian diperlukan agar pelaksanaan MBG tetap memenuhi standar gizi sekaligus menggunakan anggaran negara secara optimal.
BGN akan menelaah berbagai aspek teknis, termasuk perbedaan biaya logistik di setiap daerah, harga bahan pangan, dan kebutuhan gizi berdasarkan kelompok usia penerima. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan tanpa mengurangi tujuan utama program.
Pemerintah menegaskan evaluasi bukan berarti menghentikan pelaksanaan MBG, melainkan memastikan program berjalan lebih efisien dan berkelanjutan. Selain itu, peninjauan terhadap kategori penerima manfaat juga dilakukan agar bantuan benar-benar diberikan kepada kelompok yang menjadi prioritas.
Program MBG merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Karena cakupan program yang luas, pemerintah memandang evaluasi berkala menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas implementasi.
Presiden juga meminta seluruh proses kajian dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan masukan dari berbagai pihak. Pemerintah berharap hasil evaluasi dapat memperkuat tata kelola program sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
