Komisi V DPR RI memastikan pembangunan kembali Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) yang rusak akibat dibakar massa pada Agustus 2025 akan mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2027 menggunakan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan pemerintah pusat mengambil alih proses pembangunan seluruh gedung DPRD maupun fasilitas pemerintah yang mengalami kerusakan dalam aksi massa tersebut.
“Kami datang ke sini untuk memastikan seluruh proses ini berjalan sehingga gedung ini bisa dibangun dengan cepat karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan DPRD NTB,” kata Lasarus usai memimpin kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Gedung DPRD NTB di Mataram, Rabu (23/7/2026).
Menurut Lasarus, persiapan pembangunan kini terus berjalan. Pemerintah telah menyusun master plan, sementara proses penyelesaian desain gedung juga sedang dilakukan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan.
Ia menambahkan anggaran pembangunan pada prinsipnya telah dipersiapkan. Setelah desain rampung, usulan anggaran akan segera diajukan untuk memperoleh persetujuan Komisi V DPR RI agar proses pembangunan dapat dimulai sesuai jadwal.
“Begitu desainnya selesai, nanti kita minta segera diusulkan anggarannya untuk segera disetujui oleh komisi. Kami memberikan perhatian khusus sehingga pembangunan dapat dilakukan secepatnya,” ujarnya.
Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke NTB dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan perencanaan berjalan sesuai target, sehingga pembangunan gedung baru dapat dimulai pada tahun 2027 tanpa mengalami keterlambatan.
Pembangunan kembali Gedung DPRD NTB diharapkan dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus memulihkan fasilitas publik yang rusak akibat kerusuhan pada Agustus 2025.
