Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyerukan perlindungan yang lebih kuat bagi rakyat Palestina, penguatan dialog dengan Kamboja, serta penyelesaian krisis Myanmar yang dipimpin oleh masyarakat Myanmar sendiri. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidatonya pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Kamis.
Mengenai Palestina, Anutin mengatakan situasi di wilayah tersebut masih membutuhkan perhatian masyarakat internasional. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan hak asasi manusia secara universal.
Thailand yang saat ini menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB juga menekankan bahwa kerja lembaga tersebut perlu menghasilkan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat, bukan hanya menghasilkan resolusi.
Dalam isu hubungan dengan Kamboja, Anutin mengatakan Bangkok selama ini berupaya menyelesaikan persoalan bilateral melalui dialog dan pembangunan kembali kepercayaan antara kedua negara.
Namun, dia menyayangkan langkah Kamboja yang memilih proses konsiliasi wajib berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Thailand, menurut Anutin, mengikuti proses tersebut dengan itikad baik, tetapi memandang proses itu terbatas pada persoalan penetapan batas wilayah laut.
Anutin juga meminta Kamboja meningkatkan kerja sama keamanan di sepanjang wilayah perbatasan kedua negara. Beberapa bidang yang menjadi perhatian antara lain pemberantasan penipuan daring serta upaya pembersihan ranjau darat.
Sementara terkait Myanmar, Thailand menyatakan dukungan terhadap perdamaian, rekonsiliasi nasional, serta penyelesaian berkelanjutan yang dipimpin dan dimiliki oleh masyarakat Myanmar.
Thailand juga mendorong keterlibatan kembali ASEAN secara konstruktif dan terukur dalam menangani persoalan Myanmar. Upaya tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui koordinasi dengan negara-negara mitra di tingkat internasional.
Dalam sidang yang sama, Presiden Fiji Ratu Naigama Lalabalavu turut menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi negaranya. Ia mengatakan sekitar satu dari setiap 60 orang dewasa di Fiji diperkirakan hidup dengan HIV, sementara kurang dari empat dari 10 orang mengetahui status kesehatan mereka.
Menurut Lalabalavu, peningkatan penularan HIV antara lain berkaitan dengan penggunaan narkoba suntik yang didorong perdagangan metamfetamina. Karena itu, ia menyerukan akses pengobatan yang terjangkau serta peningkatan kerja sama internasional untuk menangani jaringan perdagangan narkotika.
Lalabalavu juga mengangkat persoalan perubahan iklim yang dihadapi negara-negara kepulauan kecil. Ia meminta negara-negara maju memastikan komitmen pendanaan iklim tidak berhenti pada janji, tetapi diwujudkan melalui pencairan dana yang dapat diakses negara-negara terdampak.
Presiden Fiji tersebut juga menyerukan peningkatan kapasitas Dana Kerugian dan Kerusakan atau Loss and Damage Fund, sekaligus penyederhanaan prosedur pembiayaan bagi negara-negara kecil.
Selain isu pendanaan iklim, Fiji mendorong reformasi PBB. Lalabalavu menegaskan bahwa negara-negara kepulauan kecil harus tetap memiliki status kenegaraan, hak maritim, serta keanggotaan PBB meskipun kenaikan permukaan laut terus mengancam wilayah mereka.
Laras Puspitasari adalah penulis dan editor konten digital yang berfokus pada berita gaya hidup, kesehatan, perempuan, dan tren media sosial. Dengan gaya penulisan yang informatif dan menarik, ia berkomitmen menghadirkan konten berkualitas yang relevan dan mudah dipahami oleh pembaca Warta Rakyat.
